HUKUM PAJAK

UU No 6 Tahun 1983      :           Tentang perpajakan PPh

UU No 7 Tahun 1983      :           idem

UU No 8 Tahun 1983      :           PPN BM

UU No 12 Tahun 1985    :           PPB

UU No 13 Tahun 1985    :           Bea materai

1983 UU No 6 Tahun 1983 ( Tax Reform)

dalam Tax reform I Tahun 1983 dalam rangka APBN yaitu pajak alternatif bangsa Indonesia untuk melangsungkan pembangunan nasional, tidak mungkin tergantung pada migas saja.

Sebab2 dilakukan Tax Reform

1.     konsepsi pajak yang bertolak belakang  yang dirasakan pada zaman penjajahan . UU pajak yang dibuat mempunyai landasan pemikiran, jiwa, sasaran dan tujuan tidak sesuai lagi dengan harkat, hakekat, dan jiwa kehidupan bangsa Indonesia.

2.     Pemungutan pajak zaman kolonial semata2 diperlukan untuk kepentingan pemerintahnya. Didalam kemerdekaan pemungutan pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diri.

3.     Sistim perpajakan kolonial sangat rumit dan sukar dipahami oleh pemungut pajak maupun oleh pembayar pajak

4.     Sebab lainnya adalah  penerimaan dari sumber migas lebih dominan bila dibandingkan dari pajak dengan Tax Reform diupayakan sistim perpajakan.

DEFENISI PAJAK MENURUT BEBERAPA AHLI/SARJANA

1.     Prof adriani

Pajak ialah iuran yang dapat dipaksakan yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan2 dan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunda dan yang gunanya adalah untuk membiayai keperluan umumyang berhubungan dengan tugas pemerintah

2.     Prof Smeets

Prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma Hukum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya prestasi yang dapat ditujukan dalam hal individual maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Kedua devenisi diatas menunjukan fungsi :

1.     BUDGETER

Mengisi kas negara

2.     Reguler

Fungsi yang mengatur dalam aspek kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, budaya, politis dll.

3.     Suparman ali jaya

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma2 hukum guna menutup biaya produksi barang2 dan jasa politik dalam mencapai kesejahteraan umum.

4.     Rahmat soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan UU dapat dipaksakan yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

UNSUR2 PAJAK

a.     Pajak adalah iuran/kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara

b.    Penyerahan iuran itu bersifat wajib bila kewajiban tidak dilaksanakan dapat dipaksakan artinya hutang itu dapat ditagih dan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.

c.     Berdasarkan UU, bila tidak didasarkan UU dianggap sebagai perampasan hak.

d.    Tidak ada jasa timbal (tegen prestasi) yang dapat di tunjuk artinya antara pembayaran dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.

e.     Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Secara ringkas unsur2 pajak adalah  :

§  Peralihan hak

§  Berdasarkan UU

§  Jasa yang diberikan pemerintah

§  Dapat ditunjuk langsung

§  Untuk pembangunan.

Retrebusi

Pengertian Retrebusi adalah sumbangan

Yaitu sumbangan dari kelompok orang2 tertentu yang melakukan pembayaran, kalau tidak membayar dia tidak memperoleh kebebasan untuk menggunakan fasilitas yang dipunyai.

Contoh Pajak kendaraan bermotor, kalau tidak membayar retrebusinya maka tidak akan mempunyai kebebasan memakai kendaraan bermotornya.

Definisi Hukum Pajak

Adalah suatu kumpulan peraturan2 yang mengatur hubungan antar pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak Sering disebut sebagai Hukum Fiskal.

Beda Pajak Dengan Retrebusi  :

Pajak

1.     Sifatnya berlaku umum artinya berlaku bagi setiap orang yang memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak

2.     Pada pajak unsure paksanya bersifat pidana dan administrative

3.     Tegen prestasinya bersifat tidak langsung artinya meskipun kita bayar pajak belum tentu kita bisa menikmati jasa dari negara

Retrebusi

1.     Sifat nya tidak berlaku umum artinya hanya berlaku bagi orang2 tertentu yang langsung ditunjuk.

2.     Pada Retrebusi unsure paksanya bersifat ekonomis artinya kalau tidak membayar retrebusi maka orang yang bersangkutan tidak dapat menikmati jasa dari negara.

3.     Tegen prestasinya bersifat langsung artinya siapa yang membayar maka ia berhak menikmati jasa negara.

Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2  yang menegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang2.

Ratio pemungutan pajak harus berdasarkan UU

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sector swasta ke sector pemerintahan tanpa ada jasa timbal yang langsung ditunjuk , jadi pajak disini adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara

4 Syarat dari penyusunan dalam pembuatan UU pajak / asas2 pemungutan pajak

1.     EQUALITY

Mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berbeda dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula, oleh karena itu perlu diberikan tolak ukur.

Contoh  :

PPh bukan orang yang mempunyai penghasilan yang sama dikenakan pajak yang sama, melainkan adalah wp yang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama dikenakan pajak yang sama setelah penghasilan yang diperoleh dikurangi dengan PTKP yang jumlahnya tidak sama bagi setiap wp. Ini tergantung pada tanggungan dan susunan keluarga bahkan susunan keluarga yang menentukan tetapi juga pengeluaran2 yang mutlak, untuk kebutuhan primer wp.

Secara ringkas

Tidak semua wajib pajak dikenakan pajak yang sama karena tiap wajib pajak mempunyai PTKP yang berbeda.

2.     Certainty

Tujuan disetiap UU adalah kepastian hukum. Untuk itu harus memenuhi 4 unsur dalam certainty yaitu  :

a.     Kepastian Hukum

Bersifat tegas dan jelas

Adanya substansi pasal perpasal dengan tujuan ketika wp membayar pajak harus sesuai dengan UU yang berlaku.

b.    Bahasa

Bersifat baku, mudah dimengerti, sehingga tidak ditafsirkan lain

c.     Ditafsirkan lain

Tidak ditafsirkan lain oleh wp yang dapat memungkinkan wp dapat berdalih untuk tidak membayar pajak

d.    Pembuat UU

Bersifat teknis dimana pembuat UU harus mengerti secara tehnis agar antara Fiskus dan WP tidak terjadi benturan.

3.     Convermunt of Payment (KETEPATAN WAKTU)

Ketepatan waktu pemungutan pajak yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Hal ini memudahkan wp melakukan pembayaran, karena tidak semua wp mempunyai saat yang tepat untuk membayar pajak.

v  Pegawai, buruh lebih mudah ditagih di saat mereka menerima gaji

v  Petani akan lebih mudah dipungut ketika panen dsbnya.

Jika tidak ada ketepan pembayaran pajak maka akan ada perselisihan antara fiskus dengan wp.

4.     Economic of collection

Didalam membuat UU pajak baru, para conseptor wajib mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif kecil dibandingkan dengan pajak yang masuk

No 1 dan 2 bersifat universal (umum)

v  Mempunyai kesamaan, setiap wp mempunyai kedudukan yang sama.

v  Mempunyai kepastian

No 3 dan 4 bersifat khusus dalam pajak

Landasan Filosofis pemungutan Pajak

Landasan pemungutan pajak didasarkan atas Pendekatan Benefit Approach (Pendekatan Manfaat) Yaitu yang membenarkan negara melakukan pemungutan pajak sebagai pungutan yang dapat di paksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan memaksa. Pendekatan ini berdasarkan suatu falsafah  :” oleh karena negara menciptakan manfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara yang berdiam dalam negara, maka berwewenang memunggut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan.

Bentuk2 Manfaat yang dapat dinikmati  :

1.     Kesejahteraan.

2.     Pelayanan umum.

3.     perlindungan hukum.

4.     kebebasan menggunakan fasilitas umum seperti  : pelabuhan, jalan, jembatan dll.

PEMBENARAN PAJAK atau landasan filosofis dari pemungutan pajak

Teori 2 pembenaran pajak

Mengapa pemungutan pajak dalam masyarakat dibenarkan ? apa dasar filsafatnya. Untuk menjawab ini dikemukakan beberapa teori  :

a.     TEORI ASURANSI

Dalam teori ini menyatakan bahwa pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang itu mendapat perlindungan atas hak2 nya dari pemerintah.  Teori tidak sesuai dengan kenyataan dan sifat2 dari pajak.

b.    Teori daya pikul

Setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing2 atau kekuatan membayar dari wajib pajak.

Menurut Prof W J de Lagen

Daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran2 yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarganya.

Menurut AJ COHAN STUAR

Daya pikul adalah sama dengan kekuatan memikul beban yang melewati jembatan tanpa jembatan itu roboh.

c.     Teori kepentingan

Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi

d.    Teori kewajiban pajak mutlak (pengorbanan)

Teori ini berpendirian bahwa tanpa negara maka individu tidak mungkin bisa hidup bebas berusaha dalam negara. Karena itu negara punya hak mutlak memungut pajak Pembayaran oleh individu sebagai tanda pengorbanan kepada negara.

Ex  :  seorang penguisaha harus berkorban membayar pajak walaupun harus gulung tikar

e.     Teori gaya beli

Teori ini mengajarkan bahwa fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat disamakan dengan POMPA, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum.

FUNGSI PEMUNGUTAN PAJAK

1. Fungsi Budgetair

Mengisi kas negara yaitu Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara.

2. Fungsi reguler

Pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultuiral maupun dalam bidang politik.

Macam2 Pajak & Pengelompokan Pajak

Dalam mempelajari hukum pajak terdapat pembagian jenis2 pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok  :

1.   Berdasarkan Pemungutan

a.   Pajak Negara

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berdasrakan uu dimasukan ke kas negara untuk pembiyaan & penyelengaraan negara

Contoh :           PPH  &  PBB

b.   Pajak Daerah

Merupakan pajak dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah masuk ke kas daerah digunakan untuk kepentingan daerah

Contoh :           Reklame, pajak kendaraan bermotor, retrebusir

Antara pajak negara & daerah tidak terdapat perbedaan yang prinsipil mengenai asas hukumnya, yang berbeda adalah pemungutan & pengunaanya. Sumber pemungutan pajak negara tidak terbatas pajak daerah terbatas artinya       :

-     Yang menjadi objek pemungutan pajak negara tidak dibenarkan menjadi objek pajak daerah demikian sebaliknya

-     Peraturan daerah tidak boleh memungut pajak atas keuntungan badan / perusahan2 karena merupakan pemungutan pajak negara demikian sebaliknya

-     Pemerintah pusat tidak boleh memungut pajak yang telah jadi objek pajak daerah

2.     Berdasarkan Golongan Yaitu          :

a.   Pajak Langsung

      Ini Dapat Ditinjau dari segi administrative & ekonomis

-     Pajak langsung dari segi administratif

adalah pajak yang langsung dikenakan secara periodic, berulang2 pada waktu tertentu dipungut secara periodic memakai surat ketetapan pajak ( SKP ) no daftar wajib pajak dalam SKP dimuat nama alamat WP, No ketetapan pajak besarnya pajak waktu pembayaran pajak

 -    Pajak langsung dari segi ekonomis

Pajak tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain harus dipikul langsung oleh WP sendiri

b.   Pajak Tidak Langsung

-     Pajak tidak langsung secara administratif

      Pajak dipungut tidak didaftarkan berdasarkan no pajak & tidak pula dikenakan secara periodic / berkala

-     Pajak tidak langsung secara ekonomis

      Pajak ini dalam pemungutanya dapat dilimpahkan oleh WP kepada pihak lain atau pihak ketiga

Karena dalam pajak ini yang menjadi tujuanya adalah pihak ke III, sedangkan pihak ke II ( WP ) yaitu produsen berfungsi sebagai pemungut pajak untuk kepentingan pihak pertama ( fiskus ), produsen dapat melimpahkan pajak kepada konsumen akhirnya konsumen yang menangung pajak

3.     Berdasarkan Sifat

a.   Subjektif

      Pajak yang dilihat dari subjek hukumnya

Subjek hukum orang pribadi / badan hukum didalam pajak ini pertama2 dilihat adalah keadaan wajib pajak :

q  Keadaan kawin / tidak kawin

q  Banyak anak / tangungan

q  Hutang pribadi

q  Pengeluaran rumah tangga

q  Sifat pekerjaan

q  Pekerjaan lainya diluar pekerjaan tetap[        

b.   Objektif

Berkaitan erat dengan objeknya sehinga besarnya pajak tergantung kepada objek tanpa dipengaruhi keadaan subjek

Seperti :  Kendaraan bermotor, pajak cukai, rokok, PPH

PPH

UU no 7 tahun 1983 diubah UU No 17 Tahun 2000

Subjek PPH

Subjek PPH Menurut UU No.7 tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2000 dalam pasal 2 ayat 1 adalah  :

1.     Orang Pribadi

2.     Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan mengantikan yang berhak

3.     Badan

Adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi  :

PT, CV, BUMN BUMND dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, yayasan dll.

4.     Bentuk usaha tetap

 

Objek Pajak PPH

1.     Penghasilan dari pekerjaan

      Ex  :  gaji, honorarium, penghasilan danpraktek dokter, notaries, akuntan, pengacara dsbnya.

2.     Penghasilan dari kegiatan usaha

      Ex  :  Keuntungan / laba PT, CV dll

3.     Penghasilan dari modal

      Ex  :  royalty, deviden, bunga, sewa menyewa dll

4.     Penghasilan lain2

      Ex  :  hadiah, undian pembebasan utang dll

5.     Keuntungan dari penjualan harta.

Ada 2 jenis Pemungutan PPh

1.   Pembukuan

Adalah didasari pasal 21 UU No 17 Tahun 2000, Pajak dikenakan pada person yang mendapat penghasilan rutin pada setiap bulan

Penghitungan dan Prinsip2 dalam PPh / RUMUS2 PPh

1.     Dalam PPh seseorang yang bekerja pada suatu instansi/perusahaan mempunyai jabatan/tidak mempunyai jabatan tetap dikenai biaya jabatan yang telah ditetapkan sebanyak 5 % dari penghasilan bruto.

2.     Mengenai asuransi jika WP yang membayar maka penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, baru dikurangi biaya asuransi

3.     kalau asuransi dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja maka ditambah penghasilan bruto baru dikurangi biaya jabatan

4.     PTKP untuk anak batas maksimum 3 orang anak

5.     untuk biaya jabatan ada ketentuan maksimum yaitu Rp. 1.296.000,- per tahun atau Rp. 108.000,- perbulan. Mengapa dibatasi ? karena peraturan per-UU-annya seperti itu.

Ex  :   Bruto Rp. 19.360.000,-  X  5% biaya jabatan   =   Rp. 918.000,-

Kalau nilainya kurang dari Rp.1.296.000,- wajib dibayar, kalau melebihi dari Rp. 1.296.000,- maka yang wajib dibayar adalah Rp.1.296.000,-.

6.     Kunci Tarif PPh

5 %                        :           Penghasilan                  0          -           25 Juta

10%            :           Penghasilan                  25         -           50 Juta

15%            :           Penghasilan                  50         -           100 Juta

25 %           :           Penghasilan                  100       -           200 Juta

35%            :           Penghasilan                  200 Juta ke atas

      Contoh       :

PPH 65 juta kalau masuk tariff yaitu 15% bila dijumlahkan akan PPH Rp  9.750.000. sedangkan prinsip pajak tidak memberatkan WP untuk memperingan bisa dibuat perhitungan sbb yang disesuaikan dengan rumus tarif

5%   X   25 juta             =          Rp        1.250.000

10%  X  25 juta              =          Rp        2.500.000

15%  X  15  juta             =          Rp        2.250.000

            65  juta             =          Rp        6.000.000

Kalau 210.000 juta

      5%   X   25    juta          =          Rp        1.250.000

      10%  X  25    juta           =          Rp        2.500.000

      15%  X  50    juta           =          Rp        7.500.000

      25%  X  100  juta           =          Rp      25.000.000

      35%  X  10    juta           =          Rp        3.500.000

                    210  juta          =          Rp      39.750.000

7.     THT (tunjangan hari tua) pembayarannya didasarkan kepada  :

-          Rupiah  

-          Persentase

      THT diambil dari penghasilan bruto dari penghasilan

      Ex   :          Pengahasilan                                        Rp.    12.000.000

                        THT 1 %  X   Rp. 12.000.000                  Rp.           12.000

                        Asuran si Dll………

8.     Kalau dalam soal ada tertulis Dana pensiun (disahkan oleh mentri keuangan RI), hal tersebut tidak perlu dihitung, tapi diabaikan saja.

9.     Penghasilan tambahan letaknya

a.     kalau tidak ada asuransi dll dari PT maka diletakkan langsung dibawah penghasilan

b.    Kalau ada asuransi, letaknya dibawah jumlah Netto di atas PTKP

10.  Bonus

Letaknya dibawah penghasilan

Ex  :           Penghasilan                                                      Rp. 50.000.000

                  Bonus                                                               Rp. 10.000.000

                                                                                                       Rp.  60.000.000

                                                                                                           

CONTOH SOAL

a.   Perusahaan yang membayar asuransi

      A bergaji Rp. 1.500.000,-/Bulan                    X          12                                 Rp.     18.000.000

§  Asuransi kesehatan  Rp. 10.000,-            X          12                                                          

§  Asuransi Kematian   Rp. 10.000,-            X          12

§  Asuransi Kecelakaan  Rp.10.000,-           X          12                                 Rp.          360.000   

                                                                                                                  Rp.     18.360.000

5% biaya jabatan 5% X Rp. 18.360.000                                                        Rp           918.000  -                                                                                                                                                                     Rp       17.442.000

      PTKP          :    A sebagai WP                                  Rp        2.880.000                                                                           Istri A                                              Rp        1.440.000                                                                           2 Anak X 1.440.000  =                        Rp        2.880.000          Rp          7.200.000    -

                                                                  Penghasilan Kena Pajak Rp        10.242.000

Dalam tariff 5% untuk penghasilan  0  –  25 juta

Berarti 5% X Rp. 10.242.000            =          Rp. 512.100

Berarti PPh A  Rp 512.100/ Tahun dan Rp. 42.675,-/bulan

                                         

b.   WP membayar asuransi

      A.   bergaji Rp 1.500.000 / bulan X 12 bulan                                                  Rp        18.000.000

      Biaya jabatan 5% X 18.000.000        :                      Rp    900.000

      -     As kem X  Rp. 10.000 / bulan  X  12

      -     As kec  X  Rp. 10.000 / bulan  X  12                                                     

      -     As kas  X  Rp. 10.000 / bulan  X  12                   Rp    360.000

                                                                                    Rp 1.260.000                 Rp          1.260.000        _

                                                                                                                        Rp        16.740.000

      PTKP          :           A sebagai Wp               Rp        2.880.000

                                    Istri A                            Rp        1.440.000

                                    2 anak A                       Rp        2.880.000   +

                                                                        Rp        7.200.000                      Rp          7.200.000   -

                                                                                                                        Rp          9.540.000

      Dalam tariff penghasilan  0   -   25 juta PPh  5%

      Jadi Rp  9.540.000  X  5%               =          Rp        77.000 / th

                                                            =          Rp        39.750 / bln

c.   A. bergaji  Rp  1500.000  /  bln  X  12 bln                                                      Rp        18.000.000

      PT membayar asuransi

            Askes   Rp. 10.000 / bln  X   12     =       Rp        120.000

            Askem  Rp. 10.000 / bln  X   12     =       Rp        120.000

            Askec   Rp. 10.000 / bln  X  12      =       Rp        120.000    +                   Rp.            360.000

                                                                                                                        Rp        18.360.000

      Biaya jabatan 5%  X  18.360.000                  =          Rp        918.000

      WP membayar asuransi

      Askes    Rp. 10.000  /  bln  X  12  =  Rp  120.000

      Askum   Rp. 10.000  /  bln  X  12  =  Rp  120.000

      As Kec  Rp. 10.000  /  bln   X  12  =  Rp  120.000     Rp        360.000 

                                                                                    Rp     1.278.000

                                                                                                                        Rp          1.278.000        _

                                                                                                                        Rp        17.082.000

            PTKP    :           A sbg WP         Rp        2.880.000

                                    Istri A                Rp        1.440.000                                  Rp          4.320.000        -

                                                                                                                        Rp         12.762.000

            Tarif PPh 5% untuk penghasilan 0 – 25 juta

            Jadi 5%  X  12.762.000  =          Rp        638.100  /  th

                                                            Rp        53.175  /  bln

Soal     :

Tuan A bekerja pada PT X setiap bulan menerima Rp 3.500.000

Tuan A sudah kawin punya 5 orang anak, PT masuk program jam sostek asuransi kecelakaan, asuransi kematian dibayar oleh perusahaan masing-masing Rp 20.000,Rp 25.000 WP membayar asuransi kecelakaan 35.000 / bulan, sementara pemberi kerja membayar asuransi kesehatan 35.000 / bulan WP juga melakukan pembayaran asuransi kesehatan 17.500 hitung PPH dibayar A          ?

Jawab               :

·         Gaji Rp 3.500.000       X       12                                                                    Rp        42.000.000

·         Asuransi dari Perusahaan

As kec           Rp   20.000 / bln  X 12   =    Rp   240.000

As kem          Rp   25.000 / bln  X 12   =    Rp   300.000

As kes           Rp   35.000 / bln  X  12  =   Rp    420.000                                Rp             960.000   +

                                                                                                                        Rp        42.960.000

·         Biaya jabatan  5%  X  Rp  42.960.000      =   Rp. 2.148.000

Batas max biaya jabatan  Rp  1.296.000 / tahun                                            Rp          1.296.000  _

                                                                                                                  Rp        41.664.000

·         WP membayar asuransi

As kec        Rp  35.000 / bln  X  12   =     Rp   420.000

As kes        Rp  17.500 / bln   X  12   =    Rp    210.000                                 Rp              630.000  _

                                                                                                                  Rp        41..034.000

·         PTKP

Tuan  A   Rp  2.880.000

Istri          Rp  1.440.000

3 anak     Rp  4.320.000    ( 3 X 1440.000 )                                                    Rp           8.640.000  _

max untuk PTKP anak adalah 3 orang                                                           Rp         32.394.000

·         Tarif

5%  X  25.000.000       =         Rp   1.250.000

10%  X  7.394.000       =         Rp      739.400   +

·         Tarif yang dibayar adalah       Rp   1.989.400     :     12 bln     =     Rp  165.783,3 / bln           

2.   Norma Perhitungan

      Dihitung berdasarkan Tarif

PPH yang berdasarkan norma perhitungan adalah  :

1.     Dokter

2.     Akuntan

3.     Arsitek

4.     Notaris

5.     Pengacara

6.     Dll, yang menyangkut profesi

Norma perhitungan hanya mempunyai tariff dan PTKP

Contoh Soal  :

Tuan A berdomisili di jkt dan seorang arsitek gaji Rp. 400.000.000/Tahun. Disamping itu mempunyai industri gula dengan peredaran dana Rp. 1.500.000/bln, tariff profesi sebesar 20% dan tariff usaha sebesar 15 %. Tuan a sudah kawin dan punya anak 5 orang, hitung PPh A

Jawab

q  Penghasilan pertahun    Rp. 400.000.000

Tarif Profesi 20 % X Rp. 400.000.000                                                     Rp.      80.000.000

q  Industri Gula  Perbulan Rp. 1500.000 X 12 = Rp. 18.000.000

Tarif 15 % X Rp. 18.000.000                                                                   Rp.        2.700.000

                                                                                                            Rp.       82.700.000

q  PTKP

A sebagai Wp   Rp. 2.880.000

Istri A                            Rp. 1.440.000

3 Anak A                       Rp. 4.320.000

                                    Rp. 8.640.000                                                    Rp.         8.640.000

                                                                                                            Rp.       74.060.000

Tarif

5   %  X  Rp. 25.000.000  =  Rp. 1.250.000

10 %  X  Rp. 49.060.000  =  Rp. 4.906.000

                                          Rp.  6.156.000 / Tahun  :  12  =  Rp. 513.000/Bln      

q  Jadi PPh Tuan A Rp.513.000 per bulan

PBB

Subjek PBB

Subjek pajak dari PBB adalah Orang atau Badan , yang  :

1.     Memiliki, menguasai

2.     Memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau

3.     Memperoleh manfaat atas bangunan

Objek Pajak

Bumi

Adalahpermukaan bumi atau tubuh bumi yang ada dibawahnya, termasuk perairan

Bangunan

Adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau peraiaran yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusdaha

Penilaian dan penetapan/penghitungan pajak PBB / Rumus2 PBB

1.     NJOP  =  Nilai jual objek Pajak

NJOP bumi dan bangunan tidak didasarkan pada harga jual yang terjadi (harga pasaran), tapi menurut Keppres No 55/ Tahun 1993 yaitu ketentuan harga tanah dan bangunan ditentukan oleh harga klasifikasi yang telah ditentukan berdasarkan UU

Bumi ada 50 Klasifikasi

Penilaian objek tanah dengan menentukan nilai harga berdasarkan klasifikasi harga tanah dengan mengambil harga jual (harga klafisikasi rata2) berdasarkan penentuan klsifikasi tanah ditentukan klas tanah pada pemberitahuan objek pajak SPOP

Contoh  :

Klas 8  =  Rp. 230.000 – Rp. 260.000   (  ini yang di sebut klasifikasi  )

     Rp. 230.000 +  Rp. 260.000       =      Rp. 245.000

                        2

Jadi NJOP nya Rp. 245.000

      Bangunan ada 20 klasifikasi

      Untuk bangunan dilakukan dengan cara menilai konstruksi bangunan seperti konstruksi landasan, dinding, dan kualitas material bangunan  serta luasnya termasuk pagar mewah, taman, dan kolam. Masing2 konstruksi mempinyai cara penilaian tersendiri yang ada dalam klasifikasi suatu bangunan sebagai penetapan PBB

2.     Besarnya Tarif adalah       5        =   0.5 %

      1.000

3.     dasar pengenaan pajak adalah “nilai jual objek Pajak” (NJOP)

4.     dasar perhitungan pajak (NJKP) adalah 20 % dari NJOP

5.     Batas NJOPTKP  Rp. 8.000.000

Contoh

Bumi                                                                                                           Rp.  400.000.000

Bangunan                                                                                                   Rp.  200.000.000

Pagar mewah          Panjang 60 M2

                              Tinggi 1 M

                              Harga Per M Rp. 1.000.000

                              60 m2 x 1 m x Rp.1.000.000                                           Rp.    60.000.000

                                                                                                                  Rp.  660.000.000         

NJOPTKP                                                                                                   Rp.      8.000.000

Rp.  652.000.000

0.5 %  x  20 %  x Rp. 652.000.000  =  Rp. 652.000

Contoh Soal

1.   A memiliki Tanah 1000 m, dengan nilai jual Rp. 300.000 , diatas tanah berdiri bangunan 400 M2 nilai jual Rp. 350.000/meter. Jika ternyata dalam klasifikasi nilai jual bumi dan bangunan, NJOP bumi adalah klas 24 antara Rp. 262.000  -  Rp.  308.000, untuk bangunan masuk klas 8 sebesar Rp. 365.000/ meter. Hitung PBB A

Jawab

NJOP Bumi   Klas 24  =  Rp. 262.000  +  Rp.  308000  =  Rp 285.000

                                                           2

NJOP bangunan Rp. 365.000

·                                             NJOP Bumi  Rp.  285.000  X  1.000 M2                                                        Rp.  285.000.000

·                                             NJOP Bangunan  Rp. 365.000  X  400 M2                                         Rp.  146.000.000

Rp.  431.000.000

·                                             NJOP TKP                                                                                                  Rp.      8.000.000

Rp.  423.000.000

·                                             PBB  =  0.5 %  X  20 %  X  Rp. 423.000.000

PBB  =  Rp. 423.000

2.   Tuan A punya 1.000 M2 tanah dengan nilai jual Rp. 465.000/meter, bangunan seluas 350 M2 nilai jual Rp. 390.000/meter, bangunan dilengkapi pagar mewah dengan panjang 60 meter, tinggi 1 ½ meter dengan harga Rp. 150.000/meter. Ternyata dalam klasifikasi kategori Bumi klas 8   =   (Rp. 315.000  -  Rp. 393.000), Bangunan Rp. 350.000, disamping itu punya taman dan kolam masing2 luas 30 m dan 20 m, harga masing2 Rp.275000/meter dan Rp. 175.000/meter

Jawab

NJOP BUMI

Klas 8  =  Rp. 315.000  -  Rp. 393.000   =   Rp.   354.000

                                   2

NJOP BANGUNAN

Rp. 350.000

·         Bumi   Rp. 354.000  X  1.000 m                                                  Rp.  354.000.000

·         Bangunan  Rp. 350.000  X  350 M                                              Rp.  122.500.000

·         Pagar  Rp.150.000  X  1 ½ M  X  60 M                                        Rp.    13.500.000

·         Taman  Rp. 275.000  X  30 M                                                     Rp.      8.250.000

·         Kolam  Rp. 175.000  X  20 M                                                     Rp.      3.500.000

Rp.  501.750.000

·         NJOPTKP                                                                                 Rp.      8.000.000

Rp.  493.750.000

·         PBB  =  0.5 %  X  20 %  X Rp. 493.750.000                                           

PBB  =  Rp. 493.750

QUIS

v  Kira2 apa maksud certainty dalam pembuatan UU perpajakan ?

Jawab :

Adanya kepastian hukum yang bersifat tegas dan jelas, adanya substansi pasal perpasal dengan tujuan ketika wp membayar pajak harus sesuai dengan UU yang berlaku, memakai bahasa baku yang mudah dimengerti sehingga tidak terjadi penafsiran lain yang dapat memungkinkan WP berdalih untuk tidak membayar pajak, serta bersifat teknis agar antara fiskus dengan wp tidak terjadi benturan.

v  Pajak dipungut berdasarkan UU, apa dasar filosofisnya atau apa sebabnya secara logika ?

Jawab  :

Pajak dipungut menurut\berdasarkan uu kalau tidak sesuai UU disebut perampasan hak pasal 23,16,17

NOTE

v  Orang yang membayar maupun yang tidak membayar pajak mereka tetap menikmati hasil/jasa dari pemerintah.

v  Guna PTKP untuk mengurangi pembayaran dari wajib pajak

v  Dinegara lain disamping jumlah keluarga, juga keadaan keluarga ikut mempengaruhi daya pikul seseorang antaranya  :

Keluarga wp mempunyai penyakit kronis atau berat, Umur wp telah melebihi 65 tahun

Diindonesia PTKP tidak seluas PTKP dari negara lain.

v  Daya pikul masing2 orang tidak sama karena masing2 wp tidaklah sama daya pikul untuk semua orang.

v  Primer + keluarga + diri sendiri, sisanya baru bayar pajak